Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik agar supaya masyarakat dapat turut mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 9 Desember 2005. Sebelumnya pada tahun yang sama juga di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) Tanggal 13 Juni 2005. Selanjutnya pada tahun 2006 Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006. Karena Kondisi yang berkembang dengan diterbitkannya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Maka Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut disempurnakan lagi sebanyak 2 kali yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dab Permendagri No. 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi bendahara serta penyampaiannya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya menjadi pedoman utama bagi bendahara pengeluaran SKPD dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DASAR HUKUM
Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD lain:
